Tahun Ini Direktorat Jenderal Pajak Berencana Tambah 700 Pemeriksa

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI telah melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak dengan cara menambah pemeriksa pajak. Muh Tunjung selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemeriksaan Ditjen Pajak mengatakan jika saat ini pemeriksa pajak di DJP kurang lebih ada 6 ribu pegawai dan diperkirakan sampai sekarang ini jumlah pegawai tersebut akan bertambah untuk membantu revitalisasi pemeriksa pajak.

Sumber : Tax Consultant Jakarta

Muh Tunjung menambahkan jika penambahan pemeriksa pajak akan disesuaikan dengan target dari Ditjen Pajak. Namun, penambahan jumlah tersebut akan disesuaikan dengan kuota rekrutmen SDM di Direktorat Jenderal Pajak. Tidak sekedar itu saja, penambahan pegawai pemeriksaan ini tergantung terhadap anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

“Sebenarnya tiap tahun ada penambahan. Tahun ini targetnya kurang lebih ada 700 pemeriksa baru” jelasnya.

Revitalisasi Perpajakan

Jika sebelumnya Ditjen Pajak Kemenkue, Robert Pakpahan mengatakan untuk turut melakukan revitalisasi perpajakan, maka Direktorat Jenderal Pajak juga akan melakukan beberapa tindakan konkret seperti melakukan percepatan restitusi pajak. Meskipun hal tersebut bisa berdampak terhadap efisiensi dari Sumber Daya Manusia.

“Banyak sekali tenaga pemeriksa yang kami miliki dan tugasnya hanya untuk memeriksa. Sehingga percepatan restitusi diperluas lagi karena hal ini dapat membantu mengurangi kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan rutin lebih bayar. Sekarang ini pemerintah akan memberi tanpa pemeriksaan” ujarnya.

Revitalisasi pajak akan dilakukan dengan cara mengelompokkan  para wajib pajak yang punya keluhan kelebihan paad pembayaran pajak serta kekurangan pembayaran pajaknya. Nantinya kondisi ini akan ditempatkan dalam kriteria tertentu.

“Peningkatan akurasi penentuan WP diperiksa berdasarkan penguatan analisis risiko dan dalam memilih penentuan WP kami mencoba untuk memperbaiki penetapannya sehingga penggunaan pada data analisis risiko menjadi lebih akurat dan terpercaya serta tata kelolanya bertujuan untuk membantu mengurangi keputusan subjektif” ucapnya.

Robert Pakpahan  pun menambahkan untuk membantu mendorong revitalisasi pajak pemerintah pun melakukan peningkatan kualitas dari mutu pemeriksaan itu sendiri. Pertama-tama, pemerintah akan melakukan pemeriksaan berbasis pada sistem IT terintegrasi.  Kedua, pemerintah akan melakukan penguatan pada tata kelola dari pemeriksaan pajak dengan cara membentuk Komite Pengendalian Mutu Pemeriksaan.